Bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada Senin 29 Juni 2026, dilaksanakan acara Serah Terima Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Estafet kepemimpinan ini diserahkan dari Bapak Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P. kepada Bapak MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, S.P., M.M. Acara dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pejabat pelaksana di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Bapak Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P. selanjutnya akan kembali memfokuskan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. Sementara Bapak MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, S.P., M.M. yang saat ini mengemban amanah sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum (Asda III), resmi melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta terhitung mulai tanggal 25 Juni 2026 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Purwakarta Nomor 100.3.5.4/1374/BKPSDM/2026 tanggal 23 Juni 2026. Keluarga besar BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P. atas arahan, dedikasi, pengabdian, dan kebersamaan selama mengemban amanah sebagai Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, S.P., M.M. Semoga di bawah kepemimpinan yang baru, BKPSDM Kabupaten Purwakarta dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian, melahirkan peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara, serta senantiasa menjaga profesionalisme demi menjaga Purwakarta tetap Istimewa.   [admin/bangSDM]

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Jabatan Fungsional PNS Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026, bertempat di Taman Maya Datar. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier aparatur sipil negara sekaligus menandai pengangkatan resmi CPNS yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan ASN Formasi Tahun 2024. Para PNS yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan akan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan serta unit kerja masing-masing. Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta menyampaikan bahwa status sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Beliau menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, disiplin, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Pelantikan ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian yang sesungguhnya sebagai aparatur negara. Jadilah ASN yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan Kabupaten Purwakarta,” ujar Bupati. Selain itu, para PNS yang baru dilantik diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji berlangsung dengan khidmat dan tertib, disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta keluarga peserta yang hadir. Momen tersebut menjadi tonggak penting bagi para PNS Formasi Tahun 2024 dalam memulai pengabdian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap seluruh PNS yang baru diangkat dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Purwakarta yang semakin istimewa./   [admin/bangsdm]

BKPSDM Kabupaten Purwakarta secara resmi merilis hasil Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) untuk periode Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari 131 responden yang merupakan pengguna layanan, BKPSDM Purwakarta mencatatkan nilai IPKP sebesar 3.693, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik". Sementara itu, untuk IPAK, BKPSDM meraih skor 3.669 dengan predikat "Bersih dari Korupsi". Survei ini merupakan instrumen penting untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona lntegritas, dimana pencapaian ini adalah hasil kerja keras kami dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nilai IPAK yang tinggi juga membuktikan bahwa komitmen kami dalam memberantas praktik pungli dan gratifikasi berjalan sangat efektif. Total 131 responden yang terlibat memberikan penilaian objektif terhadap berbagai unsur pelayanan, mulai dari kemudahan prosedur, kecepatan waktu penyelesaian, hingga kompetensi aparaturnya. Pencapaian di Triwulan I tahun 2026 ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi BKPSDM Purwakarta untuk terus berinovasi. Fokus utama ke depan adalah mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta terus bertransformasi menuju digitalisasi pelayanan kepegawaian yang lebih mutakhir. Hasil survei ini akan digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).   [admin]

Sebanyak 47 pejabat fungsional dan 2 pejabat pengawas resmi dilantik dalam jabatan barunya. Kegiatan pelantikan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Bapak Deny Shonjaya, S.E. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam sambutannya, pimpinan menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Selain itu, pelantikan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan khidmat, ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan. Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mendukung kinerja organisasi yang lebih optimal.   [admin]

Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali melakukan penataan pejabat struktural melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Rabu (1/4) sore sekitar pukul 17.00 WIB di Bale Nagri. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta yakani Ir. Sri Jaya Midan, M.P dalam suasana yang berlangsung singkat, khidmat, dan mencerminkan semangat efisiensi birokrasi. Momentum ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat struktur organisasi yang lebih adaptif dan berorientasi hasil. Adapun pejabat yang dilantik yakni Drs. Suhandi, M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; H. Yayat Hidayat, S.Sos sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; serta Dr. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan. Selain itu, Dicky Darmawan, SH, M.Hum dilantik sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta R. Iwan Soeroso Soediro, ST, MM sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat. Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendorong birokrasi yang lebih ramping, responsif, dan berdaya saing, sejalan dengan tuntutan efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja perangkat daerah. Penempatan pejabat pada posisi strategis diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran. Dengan komposisi baru ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta akselerasi capaian pembangunan di berbagai sektor. Acara pelantikan ditutup secara sederhana, tanpa seremonial berlebihan, menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah yang kini semakin fokus pada hasil kerja nyata dibandingkan formalitas.   [admin]